Tokoh Masyarakat Papua Laporkan Surat Eksekusi Bodong ke Bareskrim
Foto : Yorim Endama selaku Ketua Tim Investigasi mengatakan pihaknya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan surat palsu perihal perintah pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Saat melaporkan, Yorim didampingi 5 tokoh masyarakat adat Yalimo dan Kuasa Hukum.

Jakarta, HanTer - Tim investigasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020-2021 mencurigai terbitnya surat perintah eksekusi terhadap Erdi Dabi yang diduga palsu dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum lainnya Kejaksaan Agung.

Yorim Endama selaku Ketua Tim Investigasi mengatakan pihaknya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan surat palsu perihal perintah pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Saat melaporkan, Yorim didampingi 5 tokoh masyarakat adat Yalimo dan Kuasa Hukum.

"Kami melaporkan surat perintah pelaksanaan eksekusi terhadap Erdi Dabi dari Kejaksaan Agung itu agar di telisik kebenarannya oleh Bareskrim Polri untuk dilakukan uji forensik, karena kami menduga ini surat palsu," ucap Yorim usai melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Yorim mencurigai surat perintah pelaksanaan eksekusi itu diduga palsu karena ada keanehan pada surat tersebut. Pertama,  surat itu ditujukan kepada yang terhormat Kepala Kejati Papua, namun diakhir surat untuk tembusan ada tertulis ditujukan juga kepada Kepala Kejati Papua.

"Kelemahan yang kedua adalah ini Yudi Handono bagian akhir tertulis tangan. Ketiga adalah tanda tangan ini kami tanyakan kepada Kepala Kejati Papua yang menyatakan bahwa tanda tangan Yudi Handono yang asli dengan yang ini beda," jelasnya.

Keempat lanjut dia adalah pada lambang stempel yang dipakai di duga surat palsu itu adalah burung Garuda sedangkan surat asli biasanya stempel atau cap pada tanda tangan seorang pimpinan kejaksaan yang asli lambangnya pakai timbangan.

"Kemudian masyarakat yang mengadu ke Kejaksaan Agung RI masyarakat mengatas namakan LSM anti Korupsi, sedangkan kasus yang dihadapi Pak Erdi Dabi Itu tidak sama," urainya.

Padahal itu kata Yorim, bahwa Erdi Dabi  sudah bebas secara hukum, namun dengan surat palsu ini, Erdi Dabi dimasukan ke penjara kembali dengan sebuah kepentingan, dan anehnya setelah itu kasusnya naik kembali dengan dugaan surat pulsa ini.

"Jadi, dengan surat palsu ini menjadi inti permasalahan yang ada di Yalimo ini," ucapnya.

Yorim mencurigai bahwa dugaan surat palsu ini diduga ada permainan kelompok kepentingan dari elit parpol di kabupaten tersebut. "Oleh sebab itu kami menyatakan bahwa surat ini tidak asli, dan dinyatakan palsu. Kemudian sempat ada pernyataan dari Kejati, (surat) ini dinyatakan palsu, meski memang kita belum periksa melalui forensik," ungkapnya.

Pihaknya juga mengaku sudah melaporkan surat ini ke Kejaksaan Agung, namun belum ada jawaban. Jadi tujuan ke Bareskrim pihaknya mengadu atas dugaan pemalsuan surat palsu.

"Surat palsu ini sementara masih dugaan surat palsu, karena belum diperiksa oleh Polisi tim forensik, karena yang berhak menentukan surat ini palsu atau tidak adalah Kepolisian setelah di forensik," tandasnya.

Untuk diketahui Erdi Dabi merupakan calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun dirinya tersandung kasus hukum pada pidana umum. Erdi Dabi pun berstatus tersangka dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten setempat.