Dinilai Tidak Profesional, 47 Ribu Warga Yalimo Adukan KPU dan Bawaslu Papua ke DKPP
Foto : Sergius Womol dan 4 orang kepala suku Yalimo, Papua meminta DKPP untuk memberhentikan penyelenggaraan pemilu KPU dan Bawaslu Yalimo karena tidak profesional melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu.

Jakarta, HanTer  - Dinilai tidak bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai keinginan masyarakat Yalimo, Papua, tiga orang penyelenggara pemilu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga pihak yang diadukan yakni Ketua dan Anggota KPU Yalimo, Ketua dan Anggota Bawaslu Yalimo
dan Anggota Bawaslu Papua.

Sergius Womol, wakil dari 4 orang kepala suku Yalimo, Papua mengatakan, pihaknya meminta DKPP untuk memberhentikan penyelenggaraan pemilu KPU dan Bawaslu Yalimo karena tidak profesional melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu. Permintaan memberhentikan juga karena mereka gagal menggelar PSU pada 5 Mei 2021.

"PSU ke 2 sesuai putusan MK No 145 tanggal 29 Juni 2021 juga gagal.Akibatnya terjadi kerusuhan massa di Elelim Yalimo tanggal 29 Juni 2021 yang membuat kerugian ratusan milyar," ujar Sergius Womol usai melapor ke DKPP, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Sergius menilai, selain tidak mampu menggelar pemilu, para penyelenggara pemilu yang dilaporkan tersebut juga diduga telah menggunakan dana pemilu. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) para penyelenggara pemilu tersebut diduga telah menggunakan dana pemilu sebesar Rp9 miliar.

"Saya dapat bukti dari BPK, mereka dinilai telah menyalahgunakan anggaran negara sebesar Rp9 miliar," tandasnya.

Sergius menegaskan, atas laporan tersebut maka masyarakat Yalimo meminta agar DKPP segera memeriksa KPU Yalimo, Bawaslu Yalimo dan Bawaslu Provinsi Papua karena melakukan pelanggaran Kode Etik 
yaitu karena menerbitkan SK Nomor: 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tersebut telah ditetapkan hari pemungutan suara tepatnya tanggal 26 Januari 2022. SK tersebut bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021 bukan tanggal 26 Januari 2022.

Soni Silak, Ketua Suku yang mewakili 47.781 masyarakat Yalimo mengatakan, saat ini masyarakat meminta DKPP pecat Ketua KPU Yalimo. Karena masyarakat menganggap mereka telah korupsi. Apalagi PSU dilakukan hingga 2 kali dan saat ini mengeluarkan SK untuk menggelar PSU yang ketiga.

"Ini ada apa. Makanya kami disini yang mewakili 47.781 masyarakat Yalimo meminta DKPP pecat mereka," tegasnya.

Sementara itu, Alex Haluk, mahasiswa asal Papua mengatakan, banyak orang tua di Yalimo yang menjadi korban karena banyak pejabat yang mempermainkan. Pihaknya mempertanyakan ada apa hingga PSU digelar 2 kali dan saat ini hendak ke 3 kalinya. Namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Saat ini masyarakat sudah banyak yang menjadi korban.

"Banyak masyarakat yang meninggalkan kebun hanya gara - gara pemilu. Dikhawatirkan akan terjadi kelaparan. Kami harap jangan permainkan masyarakat Yalimo," tegasnya.